Porong,Sidoarjo.- Pada 29 Mei besok, genap satu tahun semburan lumpur Lapindo berlangsung. Belum ada tanda-tanda bahwa bencana yang dipicu aktivitas pengeboran Lapindo Brantas itu berhenti. Berbagai upaya telah dicoba, termasuk istighotsah dan doa bersama yang diadakan serentak di berbagai kota di seluruh nusantara kemarin.

Solidaritas Perempuan untuk Pemulihan Korban Lumpur mengadakan acara istighotsah di 21 tempat di seluruh Indonesia. Tempat tersebut di antaranya sembilan makam walisongo -penyebar Islam di Pulau Jawa. Yaitu, Makam Sunan Ampel, Sunan Drajat, Sunan Ishak, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunda Muria, Sunan Gunung Djati, dan Sunan Kalijaga. Selain itu, istighotsah diadakan di Lampung, Banjarmasin, Makassar, Tasikmalaya, Lombok, Semarang, Banyuwangi, Jogja, Cilacap, Bali, Banten, dan di Masjid Agung Sidoarjo.

Ketua istighotsah nasional Lili Hadijah Wahid yang juga adik KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mengatakan, istighotsah serentak di 21 tempat itu untuk berdoa agar Tuhan menghentikan semburan lumpur di Porong. "Selain itu, istighotsah dilakukan agar korban lumpur diberi kemudahan dalam mendapatkan apa yang mereka tuntut, baik ganti rugi tunai tanah dan bangunan yang terendam lumpur atau relokasi tanah dan bangunan," ujarnya.

Bupati Sidoarjo Win Hendrarso yang hadir pada istighotsah nasional di Masjid Agung Sidoarjo mengatakan, istighotsah diadakan sebagai upaya berdoa kepada Tuhan agar segera menghentikan lumpur. Sebab, upaya teknis yang dilakukan selama ini tidak berhasil. Di Masjid Agung Sidoarjo, peserta istighotsah mencapai 1.000 orang lebih. Mereka tidak hanya korban lumpur, tetapi juga masyarakat Sidoarjo yang bukan korban lumpur.

Acara istighotsah juga berlangsung di Tasikmalaya, Jawa Barat, kemarin. Bertempat di di Masjid Agung Tasikmalaya, seribu jamaah berdoa kepada Allah SWT, agar semburan lumpur Lapindo segera berhenti.

Acara itu dipimpin KH Dedi Supriyadi pimpinan Pondok Pesantren Al Khoeriyah Kecamatan Cibeureum.

Di Jakarta, puluhan orang yang tergabung dalam Jaringan Pergerakan Kota (Japta) kemarin melakukan aksi diam dan teatrikal untuk memperingati satu tahun bencana semburan lumpur Lapindo.

Dengan membawa spanduk dan badan penuh lumpur, puluhan orang tersebut berjalan dari gedung Indosat, Jalan Medan Merdeka Barat menuju Istana Merdeka untuk meletakkan tumpeng lumpur sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah.

"Kami menilai pemerintah belum maksimal memperhatikan nasib warga Sidoarjo korban lumpur. Aksi yang kami gelar hari ini hanyalah aksi simbolis. Kami tidak berorasi, kami hanya diam. Ini sebagai bentuk sindiran kami terhadap pemerintah," kata juru bicara kelompok Jaringan Pergerakan Kota, Jojo.

Koordinator Tim Advokasi Korban Kemanusiaan Lumpur Lapindo Taufik Basari mengatakan, penanganan bencana yang belum kunjung tuntas, bahkan semakin parah dalam tempo setahun, itu adalah preseden buruk bagi jalannya sebuah pemerintahan.

Taufik menegaskan, terdapat persoalan kemanusiaan yang sangat luar biasa dalam permasalahan lumpur Lapindo. Itu terlihat dengan adanya nasib seseorang yang terjebak dalam ketidakpastian selama satu tahun. "Namun, kebijakan-kebijakan yang diambil justru tidak menyelesaikan permasalahan," jelasnya.

Kebijakan terakhir pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2007 dinilai Taufik bukan solusi bagi korban karena hak-hak korban masih digantung. Proses ganti rugi yang justru dijadikan konsep jual beli dan dilakukan secara bertahap terkesan memperdaya korban. "Tidak satu pun korban yang berhasil mulai kehidupan baru. Semua masih menggantung," paparnya. (iw/fal/nun/hap/jpnn)