Hari pertama nan indah di sebuah TK Mawar Merah yang diasuh oleh seorang Ibu guru berjiwa Komunis.

Ibu Guru ini mulai memasuki kelas Nol besar dan ia mulai mengajar kepada anak2 TK tersebut tentang Faham Atheisme (Faham Tidak Bertuhan).

Ia mulai mengambil sebuah penghapus papan tulis, dan mulai berkata pada anak2 TK di kelasnya itu:

"Anak-anak, penghapus papan tulis ini kelihatan gak???", sambil tangannya mengacung-acungkan penghapus di depan kelas...

"KELIHATAAAAAN !!!", kata anak2 TK serempak dan bersemangat.

"Yang terlihat menunjukan Keber-ada-an maka, Kalau penghapus ini kelihatan artinya penghapus ini ada nggaaak?", tanyanya lagi kepada murid muridnya.

"ADAAAAAAAA!!", kata anak2 itu penuh semangat.

Kemudian ia mulai menaruh penghapus papan tulis di meja. Ia lalu mengambil sebuah kapur putih. Kemudian berkata kembali pada murid-muridnya:

"Anak-anak KAPUR ini kelihatan nggaak???", sambil tangannya kembali mengacungkan kapur di depan kelas.

"KELIHATAAAAAN!!!", kata anak2 TK serempak dan bersemangat.
"Nah !! Kalau kapur ini terlihat berarti kapur ini ada...nggak? ",tanyanya lagi kepada murid-muridnya.

"ADAAAAAAAA!!", kata anak2 TK itu semangat tanpa tedeng aling2.

Lalu sang guru mulai memasukan doktrin2 komunismenya kepada anak-anak TK tersebut.

"ANAK-ANAK! TUHAN ITU KELIHATAN... NGGAK????" Tanyanya lebih semangat kepada anak muridnya.

"GAAAAAK!!", teriak murid2 dengan polosnya.

"BERARTI TUHAN ITU. ADA GAAAAAAK???? " tanya Ibu Guru lagi bersemangat.

"NGGAK ADAAAAAAAA!! ", kata anak2 TK itu tanpa mikir panjang.

Dipojok belakang kelas tiba2 berdiri Sinchan (murid paling badung).

Lalu ia berjalan dengan gagah ke depan kelas.
Dengan lantang dia berkata  :

"KAWAN-KAWAN OTAK IBU KELIATAN.. NGGAAK???" tanyanya pada teman-temannya sekelas.

"NGGAAAAAK!! ". teriak teman-temannya langsung dengan suara keras.

Kemudian ia bertanya lagi:

"BERARTI OTAK IBU GURU ADA NGGAAAAAAK?? ? "

"NGGAK ADAAAAAAAA!! ", jawab teman-temannya...

Kerusuhan sosial antarkomunitas etnis di Kalimantan Barat tahun 1997 merupakan tragedi kemanusiaan yang menjadi warna kelam sejarah kehidupan bangsa. Sesaat setelah konflik yang diperkirakan merenggut ribuan nyawa itu, segenap upaya resolusi konflik terus dibangun berbagai pihak.

Tiga tahun sesudahnya, masih saja terjadi riak konflik yang merenggut puluhan nyawa. Relasi kehidupan multietnis menjadi lebih baik setelah melewati rentang tiga tahun itu.

Setelah itu hingga satu dekade pascakerusuhan, perdamaian tetap terjaga. Masyarakat Kalbar semakin menyadari pentingnya perdamaian dan kehidupan harmonis di tengah kemajemukan etnis.

Kedua hal itu diyakini sebagai modal dasar membangun daerah. Pada akhirnya, ada kesadaran di mana masyarakat yang sejahtera dan bermartabat hanya bisa terwujud jika ada damai.

Pemerhati sosial, cendekiawan, sekaligus agamawan William Chang menyebut Kalbar sebagai "laboratorium resolusi konflik". Provinsi itu menjadi tempat bagi peneliti, ilmuwan, lembaga dalam dan luar negeri, negarawan, atau masyarakat awam belajar tentang bagaimana membuat resolusi konflik antarkelompok etnis untuk menuju pranata sosial yang bermartabat.

"Oase damai" yang terwujud di bumi Borneo ini, menurut Chang, bisa menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia dalam mengatasi beragam konflik sosial.

Berikut petikan perbincangan Kompas dengan William Chang, yang saat ini dipercaya menjabat Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Pontianak.

Pelajaran apa yang bisa dipetik dari kerusuhan sosial di Kalbar pada tahun 1997 itu?

Kalbar merupakan "laboratorium pengolahan konflik", terutama sejak konflik antarkomunitas etnis tahun 1997. Saat itu berbagai pihak dari dalam maupun luar negeri mulai meneliti dan menggali sebenarnya ada apa dengan bumi Kalbar. Dalam laboratorium itu, saya menemukan konflik individual bisa berkembang menjadi konflik sosial gara-gara penanganan konflik individual ini tidak memakai porsi hukum yang adil. Penegakan hukum belum diterapkan sebagaimana mestinya. Sementara di dalam itu sendiri sudah ada trauma sebelumnya yang menimbulkan konflik itu. Ditambah lagi dengan kepentingan dari luar yang masuk dan memperkeruh konflik itu sendiri.

Konflik antarkomunitas etnis pada tahun 1997 itu merupakan letupan akumulasi kejengkelan individual dan sosial yang pada akhirnya meledak dalam bentuk kerusuhan sosial. Konflik ini dilatarbelakangi sejarah kebudayaan dan filsafat hidup yang tidak mampu melahirkan asimilasi alami atau naturalisasi.

Sementara dari sudut pandang politik sendiri, ada faktor kepentingan terselubung dari luar Kalbar yang bermain dan ikut mengeruhkan suasana. Patut dipertanyakan, mengapa masyarakat yang bertikai mendapat senjata dan dari mana senjata itu.

Upaya apa yang dilakukan untuk membuat resolusi atas konflik antarkomunitas etnis itu sehingga bisa mewujudkan perdamaian di Kalbar?

Sejak adanya kerusuhan, sejumlah tokoh agamawan dan cendekiawan di Kalbar membentuk jaringan lintas agama, lintas etnis, dan lintas budaya. Jaringan ini menjadi tempat berdialog dan selalu mencoba membaca situasi kehidupan sosial di Kalbar. Dalam perkembangannya, jaringan yang mengaitkan sejumlah tokoh ini bersifat sistem peringatan dini. Sementara secara formal, pemerintah melalui Departemen Agama juga merintis pertemuan antartokoh agama. Kalbar bisa tenang karena hasil kerja sama dari berbagai pihak itu.

Gereja Katolik turut mengupayakan perdamaian, di mana para uskup se-Kalbar waktu itu mengeluarkan maklumat untuk menjunjung tinggi perdamaian dan menyingkirkan tindak kekerasan, apalagi sampai merenggut nyawa manusia.

Selain membuat jaringan sistem peringatan dini juga dilakukan gerakan pembelajaran dan kampanye perdamaian lewat seminar. Hal ini cukup membantu karena sejak kerusuhan 1997, masalah konflik seperti merebut pasar dan laku di seminar.

Pada saat bersamaan, ditekankan pentingnya penghargaan terhadap kearifan lokal. Dalam sejarah, konflik yang pernah ada di Kalbar sebelum kemerdekaan adalah konflik melawan penjajah. Setelah merdeka hingga tahun 1997, praktis tidak ada konflik karena ada kebersatuan bersama tiga etnis besar di sana, yakni Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Prinsip yang turut berperan dalam menciptakan perdamaian pada masa itu adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, harus ada penghargaan budaya lokal.

Tiga tahun setelah upaya resolusi konflik dilakukan, Kalbar sempat kembali bergolak dan konflik antarkomunitas etnis yang merenggut puluhan nyawa kembali terjadi. Bagaimana Anda melihat hal ini?

Pertama, harus dipahami bahwa resolusi konflik memang butuh waktu. Kedua, harus ada jurus pemecahan masalah secara mendalam. Salah satunya bisa juga menggunakan prinsip win win solution, di mana dari kedua belah pihak yang berkonflik dicari jalan tengahnya sehingga tidak ada yang dirugikan. Resolusi konflik harus dikembangkan secara alamiah sehingga damai bisa tumbuh dengan sendirinya. Kalau penyelesaiannya artifisial, diskenariokan, disandiwarakan, damai tidak akan terwujud.

Perlu diperhatikan, pada saat konflik mereda, bukan berarti tidak ada lagi potensi konflik baru. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran adanya potensi konflik baru. Setelah ada kesadaran itu, diperlukan upaya preventif dan menciptakan suasana kondusif dalam kehidupan sosial. Kalau sudah terbaca kehidupan sosial mulai retak dan kalau dibiarkan akan menimbulkan konflik, harus segera diambil langkah penyelesaiannya. Tidak perlu sampai menunggu konflik meledak. Karena itulah pentingnya sistem peringatan dini.

Pembelajaran di Kalbar apakah bisa diterapkan dalam penyelesaian konflik di daerah lain, di Poso misalnya?

Latar belakang konflik di Kalbar berbeda dengan konflik di Poso. Di Kalbar itu konflik antarkomunitas etnis, tetapi di Poso ada persoalan trauma tempo dulu dan ada unsur ketidakpuasan yang menimbulkan dendam dalam konteks konflik antaragama.

Suasana seperti ini belum dicairkan dengan sungguh-sungguh sehingga sewaktu-waktu bisa meledak. Saya melihat belum ada pengolahan secara mendasar, mengapa terjadi konflik itu dan ada apa sebenarnya di balik konflik itu.

Sementara jika ada konflik kecil, itu seharusnya segera ditangani. Pelakunya dibekuk dan diberi pendidikan hukum semestinya. Itu yang seharusnya diterapkan di seluruh Indonesia. Setiap pelaku kejahatan harus ditangkap dan diadili.

Jika pelaku kejahatan dibiarkan lari ke tempat lain sehingga masyarakat merasa tidak puas, potensi konflik terus muncul. Karena itu, sistem keamanan secara nasional harus diperbaiki.

Satu hal yang patut dibangkitkan adalah kesadaran bahwa kita ini satu bangsa, satu cita-cita, dan satu negara. Kesadaran sebagai sebuah bangsa yang memiliki dan menghargai perbedaan agama dan etnis. Jiwa kebangsaan dan toleransi harus ditingkatkan kembali.

Dalam konteks kebangsaan, bagaimana membangun toleransi di Indonesia yang majemuk ini?

Asas dan titik tolak manusia itu ada pada sikap dasar manusia, yakni menghargai dan menghormati siapa pun sesuai dengan citra penciptaan. Sikap penghargaan dan penghormatan ini karena manusia memiliki keluhuran sebagai citra Tuhan yang menciptanya.

Apa pun yang kita lakukan terhadap orang lain, secara tidak langsung kita lakukan kepada penciptanya sendiri. Kalau saya menghargai dan menghormati orang lain, berarti saya menghargai dan menghormati penciptanya, begitu juga sebaliknya. Ini karena pada dasarnya kita itu satu, ciptaan sang khalik itu sendiri.

Kalau pemikiran religius dasar ini tidak diterapkan, manusia melihat dirinya sebagai serigala bagi orang lain, homo homini lupus, bukan lagi homo homini socius, di mana seharusnya kita menjadi sahabat dan teman bagi orang lain. Sikap dasar tadi harus menjadi titik tolak toleransi.

Tak bisa hanya berbicara tentang toleransi, menulis tentang toleransi, berkhotbah tentang toleransi, seminar tentang toleransi, tetapi toleransi harus dihidupkan dengan cara menghargai dan menghormati siapa pun dan dalam keadaan apa pun.

Bangsa Indonesia memiliki prinsip sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial. Keduanya sangat kuat karena menuntut adanya sikap untuk memperlakukan manusia secara adil dan beradab.

Sebagai bangsa yang memiliki dasar seperti itu, kemanusiaan yang adil dan beradab harus benar-benar ditegakkan. Adil itu artinya memperlakukan manusia sebagai manusia, memperlakukan manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama, dan menghargai setiap pribadi sesuai kemanusiaan yang ada.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu meliputi keadilan di bidang hukum, ekonomi, politik, agama, budaya. Konflik bisa muncul karena ketidakadilan sosial dan perlakuan tidak adil secara hukum.

Kalau dalam konteks politik di Indonesia sudah ada diskriminasi terhadap manusia Indonesia, diskriminasi akan melahirkan diskriminasi yang lain. Yang terjadi dalam republik ini, secara yuridis formal tidak ada diskriminasi, tetapi secara faktual diskriminasi itu masih ada.

Sepatutnya sejumlah ketentuan perundang-undangan yang diskriminatif harus ditiadakan agar toleransi berkembang dengan baik. Kalau toleransi ingin berkembang, asas keadilan harus ada dalam setiap aspek sosial itu sendiri.

Gejala yang patut dicermati saat ini adalah munculnya intoleransi, sikap tidak toleran. Intoleransi muncul karena latar belakang faktor pendidikan masyarakat yang belum holistik dan belum mendalam. Keterbatasan pendidikan membuat cara pandang orang itu terbatas.

Intoleransi juga muncul karena sifat fanatisme. Orang merasa kelompoknya paling benar, hebat, berkuasa, mayoritas, minoritas, dan paling berhak sehingga orang lain bisa disingkirkan. Sikap ini bukan lagi menunjukkan empati, tetapi sudah antipati.

Intoleransi juga muncul manakala ada agenda atau program terselubung yang bertujuan untuk mengembangkan menguasai, mengalahkan, menyingkirkan, mendiskriminasikan orang, dan menyudutkan orang. Kemunculan gejala intoleransi inilah yang harus dicermati dan disikapi serius.